KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, KPK memandang karut-marut penyelenggaraan ujian nasional (UN) sebagai masalah serius. Setiap tahun, dana negara bernilai ratusan miliar tersedot untuk hajatan tersebut, tetapi penyelenggaraannya makin buruk disertai munculnya dugaan penyimpangan anggaran pengadaan soal.

Berbicara kepada Kompas di Jakarta, Selasa (23/4/2013), Abraham mengungkapkan, laporan dari masyarakat terus mengalir ke KPK seputar dugaan penyimpangan anggaran pengadaan soal UN. Hal itu terindikasi dari terlambatnya pendistribusian soal, kurangnya jumlah soal, dan buruknya kualitas fisik kertas lembaran soal. Salah satu lembaga yang memberi laporan kepada KPK tersebut adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

"Tentu saja laporan masyarakat seputar penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan anggaran dari negara akan kami seriusi," ujar Abraham.

Ia mengatakan, pihak-pihak yang akan diselidiki mencakup pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemegang otoritas serta perusahaan percetakan yang terlibat, mulai dari proses tender pengadaan hingga pendistribusian soal ke daerah-daerah.

Menurut situs resmi Kemdikbud, terdapat enam perusahaan pemenang tender pencetakan soal UN. Pertama, PT Ghalia Indonesia Printing untuk sebanyak 106.575.200 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 22,5 miliar dengan tujuan 11 provinsi, yakni Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Bali, NTB, NTT, dan Gorontalo.

Kedua, PT Karsa Wira Utama (103.943.600 eksemplar) dengan nilai kontrak Rp 16,4 miliar untuk tiga provinsi, yakni Jabar, Babel, dan Kepri. Ketiga, PT Temprina Media Grafika (90.077.760 eksemplar) dengan nilai kontrak Rp 14,7 miliar untuk enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Aceh, Sumsel, Lampung, Kalbar, dan Kalteng.

Keempat, PT Pura Barutama (96.889.120 eksemplar) dengan nilai kontrak Rp 14,5 miliar untuk empat provinsi, yakni Jateng, DIY, Jambi, dan Bengkulu. Kelima, PT Jaswindo Tiga Perkasa (102.258.720 eksemplar) dengan nilai kontrak Rp 13,7 miliar untuk lima provinsi, yakni Jatim, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

Keenam, PT Balebat Dedikasi Prima (91.280.560 eksemplar) dengan nilai kontrak Rp 12,9 miliar untuk Provinsi Sumut, Sumbar, Riau, dan Banten. (NAR)