JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Guru Civic Indonesia (IGCI), Retno Listyarti mengatakan, rencana pemerintah mengubah kurikulum pendidikan harus diikuti dengan tujuan yang jelas. Kriteria seperti singkat, sederhana, sesuai jenjangnya, dan mudah dimengerti oleh siapa pun harus dipenuhi dalam kurikulum yang baru.

Retno menegaskan, kurikulum harus dapat membantu siswa dalam belajar memilih dan mengambil keputusan dalam setiap tingkatannya, misalnya, untuk pendidikan Pancasila di tingkat SD sebaiknya memuat hal-hal yang esensial dan dominan serta nyata menancapkan pendidikan karakter di dalamnya.

"Harus sederhana dan mudah dimengerti oleh siapapun. Lain untuk SD, lain lagi untuk jenjang di atasnya," kata Retno kepada Kompas.com, Senin (1/10/2012), di Jakarta.

Untuk tingkat sekolah menengah misalnya, Pendidikan Pancasila harus mulai mengenalkan aspek-aspek hukum, politik dan ketatanegaraan yang penting dalam kehidupan warga negara. Pada tingkatan ini pendidikan Pancasila harus diintegrasikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuannya untuk membangun warga negara yang sadar hukum dan politik.

Sementara itu, menurutnya, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa harus diberi keleluasaan untuk menguji dan memperdebatkan Pancasila ditengah-tengah ideologi besar dunia dalam mata kuliah Filsafat Pancasila. Pada level ini, lanjutnya, tahapnya sudah sangat analitis.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini mengusulkan agar kurikulum ke depannya memiliki jumlah mata pelajaran yang lebih sederhana sehingga peserta didik memiliki waktu belajar yang lebih mendalam, dan dapat berpikir lebih kritis.

"Harusnya bisa lebih sederhana. Karena banyaknya mata pelajaran dan lamanya jam belajar malah membuat peserta didik tertekan dan lelah, akibatnya kualitas pendidikan tidak meningkat sesuai yang diinginkan," ungkapnya.