KOMPAS.com — Atas alasan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk merampungkan segera perombakan kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Untuk itu, mulai tahun 2013 mendatang, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dijalankan sejak 2006 akan berganti wajah dengan Kurikulum 2013. Ini adalah pergantian kurikulum pendidikan yang ketiga dalam satu dekade terakhir, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi pada tahun 2004, KTSP, dan terakhir yang akan berlaku, Kurikulum 2013.

Kurikulum baru disebutkan menawarkan sesuatu yang berbeda dari kurikulum pendahulunya, yaitu pendekatan berbasis tematik integratif khusus untuk jenjang pendidikan dasar. Dengan pendekatan ini, siswa untuk tingkatan dasar akan belajar berdasarkan tema yang akan dikombinasikan dengan enam mata pelajaran yang ditentukan, yaitu PPKn, Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Sementara itu, materi pelajaran Sains tidak akan diwujudkan dalam mata pelajaran tersendiri seperti sekarang, yaitu IPA dan IPS, tetapi akan dijadikan penggerak tema yang ada. Perombakan kurikulum ini juga menuntut anak-anak belajar lebih lama di sekolah karena ada kewajiban para siswa untuk mengobservasi masing-masing tema.

Kemendikbud meyakini bahwa kurikulum dengan sistem pembelajaran yang sudah diterapkan di berbagai negara maju, seperti Finlandia, Jerman, dan Perancis, ini dapat menghasilkan generasi berkompetensi seimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Namun, sistem pembelajaran yang tampak sempurna ini tidak akan mampu berjalan sesuai sasaran tanpa ujung tombak yang siap dan mampu.

Jangan berganti terus

Dihubungi terpisah, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Lody Paat, mengatakan bahwa penerapan kurikulum baru ini harus jelas alasannya. Pasalnya, pemberlakuan kurikulum baru ini belum tentu dapat diterima dengan baik oleh para tenaga pengajar yang berujung akan menghambat implementasi dari kurikulum baru ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin bahwa kurikulum baru ini dapat diimplementasikan dengan baik dan bukan hanya sekadar konsep. Menurutnya, konsep sebagus apa pun tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kesiapan dari para eksekutornya, yaitu guru.

“Problemnya nanti akan ada pada implementasinya. Konsep mungkin dikaji sudah baik, tapi untuk implementasinya juga harus dijamin dengan baik. Jangan nanti sudah coba diterapkan ternyata tidak dapat diimplementasikan,” ujar Lody.

“Sekarang kan alasannya diganti kenapa? Kemudian kurikulum yang lama kenapa? Jangan ganti-ganti saja. Sekarang yang merasakan itu para guru dan siswa yang langsung berhubungan dengan kebijakan ini. Jangan-jangan karena banyak tawuran terus kurikulum diganti agar soft skill dan hard skill seimbang. Ini tidak bisa seperti itu,” imbuhnya.

Pak dan Bu Guru, sudah siap?

Dalam hal ini, pengamat pendidikan Arief Rachman mengatakan, gurulah yang memiliki peran penting terhadap efektivitas berjalannya kurikulum ini. Lalu siapkah para guru dengan perubahan kurikulum ini?

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang, Ngasbun Egar, mengatakan bahwa pemerintah harus mempersiapkan para guru untuk menjalankan kebijakan ini, khususnya basis tematik integratif yang dinilai olehnya membutuhkan adaptasi terlebih dahulu bagi para guru. Pasalnya, selama ini para guru terbiasa mengajar dengan mata pelajaran yang berdiri sendiri sehingga dikhawatirkan akan muncul masalah dalam implementasinya jika tak ada persiapan.

"Jangan sampai nantinya guru tidak siap dengan kebijakan itu atau malah menyulitkan. Sebelum kurikulum baru diterapkan, harus ada jaminan 100 persen perangkatnya siap. Perangkat yang terpenting adalah guru yang menjalankan kurikulum. Kalau gurunya siap, maka kurikulum akan berjalan bagus," kata Ngasbun.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis tematik integratif dengan sains sebagai penggeraknya sangat mungkin dijalankan pada tingkat dasar mengingat untuk jenjang SD guru masih terbagi berdasarkan kelas. Namun, sekali lagi tanpa persiapan yang matang dan uji coba yang layak justru malah akan menyulitkan dan menjadi bumerang bagi dunia pendidikan di Indonesia. Alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, kurikulum baru justru membuat kualitas pendidikan semakin turun karena guru yang tidak siap dan kaget akibat perubahan pola pengajaran.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa guru telah disiapkan untuk berjalannya kurikulum baru yang sesuai target. Salah satu yang telah dilakukan adalah Uji Kompetensi Guru (UKG) sejak Agustus hingga November ini bagi guru di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pihaknya juga akan menyiapkan Penilaian Kinerja Guru untuk mendongkrak kualitas guru yang selama ini dinilai masih belum sesuai. Tidak hanya itu, para guru juga akan dimintai pendapat melalui uji publik kurikulum baru yang akan dilaksanakan pada awal Desember mendatang.

“Ini sudah jelas kajiannya sejak lama. guru tentu saja dipersiapkan agar kurikulum berjalan baik. Guru juga bisa berpendapat nanti saat uji publik dan roadshow yang akan digelar di sejumlah daerah sehingga akan ada masukan untuk kurikulum ini. Yang pasti kalau sudah berjalan pasti baguslah ini,” ungkap Nuh.

Nah, seperti apa kurikulum baru ini berjalan? Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi banyak pihak dan para pemerhati pendidikan. Akankah nasib kurikulum ini hanya bernasib sama dengan kurikulum pendahulunya yang tak bertahan lama? Atau kurikulum ini justru mampu meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi tenaga pengajar maupun peserta didik sesuai target?

Sekali lagi, pertanyaannya, Bapak dan Ibu Guru sudah siap menerima tanggung jawab dalam kurikulum baru ini? Siap untuk mengubah gaya pengajaran menjadi lebih interaktif dan menarik?