Berita

Wajib Belajar Harusnya Jamin Pendidikan Gratis

Wajib Belajar Harusnya Jamin Pendidikan Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai masih lemah mengatur pola alokasi dana dalam anggaran pendidikan, khususnya untuk menyukseskan program wajib belajar (wajar). Karena dengan anggaran yang ada, pemerintah seharusnya dapat mewujudkan sekolah yang bebas biaya, baik di pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah.

Pengamat Pendidikan Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen mengatakan, inti dari program wajib belajar adalah pembebasan biaya. Ketika pemerintah pusat bersama daerah mampu menggratiskan seluruh biaya sekolah, maka tak ada lagi alasan anak-anak untuk tidak menyelesaikan pendidikannya.

"Seharusnya program wajib belajar dapat menghapus alasan bagi orangtua untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah karena alasan biaya," kata Abduhzen, di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Menurut Ketua Education Forum Universitas Paramadina ini, dengan kenaikan anggaran pendidikan sebesar 6,7 persen pada APBN 2013 seharusnya pemerintah sudah mampu membebaskan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah. Ia menilai, kelemahannya terletak pada kurang cerdasnya pemerintah mengelola alokasi anggaran pendidikan.

Menurutnya, kecerdasan dalam mengalokasikan dana itu penting. Sebab, terkait dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu sendiri.

"Saya pikir hanya masalah pengalokasian atau pengaturan anggarannya saja," ujarnya.

Di luar itu, dia menambahkan, kemauan politik untuk mewujudkan hal tersebut juga harus diperbesar. Pasalnya, sampai saat ini, political will terkait wajar 12 tahun masih belum terlihat, baik di tingkat pusat, maupun daerah.

"Tinggal ditambah political will, dan korupsinya jangan keterlaluan maka wajar 12 tahun bisa terlaksana dan tuntas," ungkapnya.


Tanggapan

Artikel Lainnya

Ada 2 Alternatif Pengganti UN SD

Ada 2 Alternatif Pengganti UN SD

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan, akan ada dua alternatif untuk mengganti ujian nasional (UN) sekolah dasar (SD) terkait dengan program wajib belajar sembilan tahun yang sudah berjalan. Dua alternatif tersebut adalah, pertama, didasarkan pada wilayah dan alternatif kedua adalah melakukan

READ MORE
Perubahan Kurikulum Tidak Melibatkan Guru

Perubahan Kurikulum Tidak Melibatkan Guru

KOMPAS.com -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mempersoalkan perubahan kurikulum 2013 yang sejak awal tidak melibatkan guru. Mereka menilai hal itu memang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa guru hanya akan dilibatkan pada saat uji publik. Sikap Kemendikbud itu, menurut FSGI,

READ MORE